Kondisi Saat Ini

Tempat Penitipan Anak (daycare)

Belum ada kebijakan Pemerintah Provinsi yang menyediakan daycare terjangkau bagi warga menengah ke bawah, terutama di wilayah pusat kegiatan ekonomi warga, seperti pasar tradisional dan kantor instansi pemerintah provinsi. 

Cuti Ayah

Wewenang pemberian cuti PNS bagi pegawai pemprov merupakan kewenangan gubernur (Pergub No.186 Tahun 1986). Namun saat ini belum ada kebijakan Pemrov DKI Jakarta terkait cuti untuk laki-laki yang istrinya melahirkan (paternity leave).

Ruang Laktasi

Gubernur DKI Jakarta Basuki, mengakui ruang laktasi di perkantoran masih minim. Pihaknya sekarang ini belum memberikan peraturan daerah sebagai payung hukum. Basuki baru mengeluarkan payung hukum penyediaan ruang laktasi di kantor-kantor pemerintah provinsi DKI melalui Intstruksi Gubernur Nomor 112 Tahun 2012 tentang Penyediaan Ruang Laktasi di Balai Kota dan Walikota.

ASI Eksklusif

Belum ada kebijakan khusus yang memberikan perhatian dan upaya khusus agar fasilitas kesehatan, seperti puskesmas dan rumah sakit dengan pelayanan persalinan mampu dan mengimplementasikan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).

Solusi/Terobosan

Program Daycare

1. Melengkapi pasar-pasar tradisional dan kantor instansi Pemerintah Provinsi, seperti kantor kelurahan, kecamatan dan kantor BUMD dengan fasilitas Tempat Penitipan Anak (TPA)/daycare bersubsidi dengan harga terjangkau dan sesuai standar pelayanan minimal.
2. Memberikan insentif kepada seluruh gedung-gedung kantor komersial yang memiliki fasilitas daycare.

Program Cuti Ayah

Memberlakukan hak cuti bagi ayah pegawai pemprov (paternity leave), satu minggu sebelum melahirkan dan tiga minggu setelah melahirkan. Cuti berlaku untuk kelahiran anak pertama, kedua, dan ketiga.

Program Ruang Laktasi

1. Mewajibkan keberadaan ruang laktasi di mal dan perkantoran.
2. Memberikan penghargaan bagi tempat kerja atau sarana umum yang menyediakan ruang laktasi nyaman agar mendorong jumlah karyawati yang memberikan ASI eksklusif.

Program ASI Eksklusif

Target: Mencapai 80% Ibu yang mengimplementasikan ASI Eksklusif dalam 5 tahun.

1. Memberi tugas khusus SKPD Dinas Kesehatan untuk memastikan kesiapan penerapan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui.
2. Memperbanyak pelatihan tenaga kesehatan.
3. Merekrut dan menambah jumlah konselor menyusui di puskesmas dan rumah sakit.
4. Memberikan pelayanan “10 menit membaca Kesehatan Ibu dan Anak” di puskesmas dan rumah sakit untuk menggencarkan sosialisasi.